Profesi Akuntansi

Profesi akuntansi

1.      Profesi akuntan local

a.      Akuntan pendidik

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi dalam program studi akuntansi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.

PPAk diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, tata cara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Lulusan pendidikan profesi akuntansi berhak menyandang gelar profesi Akuntan, disingkat Ak

b.      Akuntan non pendidik

-          Akuntan publik

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik (lihat di bawah) di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Perizinan akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 tahun (dapat diperpanjang). Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.      Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang sah yang diterbitkan oleh IAPI atau perguruan tinggi terakreditasi oleh IAPI untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik.

b.      Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.

c.       Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.

d.      Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.

e.      Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

f.        Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik.

g.      Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

h.      Menjadi anggota IAPI.

i.        Tidak berada dalam pengampuan.

j.        Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Aktivitas KAP meliputi ;

o   Jasa Akuntansi dan Pembukuan (keuangan)

o   Jasa Perpajakan

o   Jasa Konsultasi Manajemen

2.      Profesi akuntan international

a.      CFA (The Chartered Financial Analyst)

Menjadi charterholder calon CFA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

1.        Lengkapi Program CFA (penguasaan kurikulum CFA saat ini dan melewati serangkaian pemeriksaan tiga enam jam)

2.        Memiliki gelar sarjana (atau setara) dari lembaga terakreditasi

3.        Memiliki empat tahun (48 bulan) dari pengalaman kerja yang berkualitas (atau kombinasi dari pendidikan dan pengalaman kerja dapat diterima oleh CFA Institute)

4.       Menjadi anggota CFA Institute dan berlaku untuk keanggotaan untuk masyarakat setempat anggota CFA

5.        Patuhi Kode Etik CFA Institute dan Standar Perilaku Profesional

6.       Independen persyaratan lain untuk menjadi seorang charterholder, Program CFA mengambil rata-rata empat tahun sekali untuk calon yang memenuhi syarat.

b.      CGA (Certified General Accountant)

Sebuah CGA adalah akuntansi profesional dengan keahlian di bidang keuangan, perpajakan, strategi bisnis, audit, manajemen dan kepemimpinan bisnis. CGAs harus memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman dan pemeriksaan didirikan, dan secara teratur ditingkatkan, oleh CGA-Kanada. CGA-Kanada memiliki 47.500 anggota dan 25.500 siswa pada tahun 2009, sehingga tumbuh dan tercepat kedua terbesar akuntansi sebutan profesional di Kanada. Program CGA studi profesional yang ditawarkan di Kanada, Bermuda, Karibia, Hong Kong dan daratan Cina. CGAs bekerja di seluruh dunia dalam industri, perdagangan, keuangan, pemerintah, praktik publik dan sektor tidak-untuk-keuntungan.

c.       CIA (Certified Internal Auditor)

adalah sebutan profesional utama yang ditawarkan oleh The IIA. Penunjukan CIA adalah yang diakui secara global sertifikasi untuk auditor internal dan merupakan standar dengan mana individu dapat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme di bidang audit internal. Produktif kualifikasi CIA dimaksudkan untuk menunjukkan pengetahuan profesional dari profesi audit internal. CIAS yang diperlukan untuk mengambil kursus pendidikan berkelanjutan. Banyak CIAS saat ini manajer senior yang Audit internal, Wakil Presiden, Direktur dan Kepala Eksekutif Audit di atas perusahaan-perusahaan MNC global yang mengemudi fungsi audit internal di perusahaan masing-masing.

d.      CPA (Certified Public Accountant)

Profesi ini dilaksanakan dengan standar yang telah baku yang merujuk kepada praktik akuntansi di Amerika Serikat sebagai negara maju tempat profesi ini berkembang. Rujukan utama adalah US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principle's) dalam melaksanakan praktik akuntansi. Sedangkan untuk praktik auditing digunakan US GAAS (United States Generally Accepted Auditing Standard), Berdasarkan prinsip-prinsip ini para akuntan publik melaksanakan tugas mereka, antara lain mengaudit Laporan Keuangan para pelanggan. Kerangka standar dari USGAAP telah ditetapkan oleh SEC (Securities and Exchange Commission) sebuah badan pemerintah quasijudisial independen di Amerika Serikat yang didirikan tahun 1934. Selain SEC, tcrdapat pula AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) yang bcrdiri sejak tahun 1945. Sejak tahun 1973, pengembangan standar diambil alih oleh FASB (Financial Accominting Standard Board) yang anggota-angotanya terdiri dari wakil-wakil profesi akuntansi dan pengusaha.

CPA adalah gelar bagi akuntan yang telah lulus Uniform Certified Public Accountant Examination dan telah menempuh pendidikan di beberapa negara dan persyaratan pengalaman untuk sertifikasi sebagai CPA. Seseorang yang telah lulus ujian namun belum terpenuhi syarat pengalamannya maka belum diizinkan sebagai “CPA Aktif”. Dinegara bagian AS lainnya, hanya CPA yang dapat memberikan pendapat terhadap laopran keuangan. Banyak negara memiliki tingkat akuntan yang lebih rendah dari CPA , biasanya disebut PA (Public Accountant). Banyak negara yang melarang untuk penggunaan sebutan CPA atau PA apabila seseorang bersertifikasi sebagai SPA atau PA bukan dinegara tersebut. Akibatnya dalam banyak kasus, banyak CPA dinegara yang satu tidak dapat menggunakan sertifikat CPAnya di negara lain, sampai diturunkan izin dari negara yang bersangkutan.
Layanan yang disediakan oleh CPA. Fungsi utama CPA adalah memenuhi semua hal berhubungan dengan akuntan publik dan layanan jaminan. Dalam layanan jaminan, dikenal juga sebagai jasa audit keuangan, CPA membuktikan kewajaran pengungkapan, kebebasan dari salah saji meterial dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dalam laporan keuangan. CPA juga dapat digunakan oleh perusahaan swasta, dalam fungsi keuangan seperti sebagai Chief Financial Officer (CFO) atau manajer keuangan. CPA dalam bentuk ini tidak menyediakan layanan kepada masyarakat secara langsung.
Banyak anggota CPA berfungsi sebagai konsultan bisnis, masuk dalam industri kecil, menengah atau bahkan dalam pajak dan departemen audit.

Untuk menjadi seorang auditor di Amerika Serikat, calon auditor harus lulus tes Uniform Pemeriksaan Akuntan Publik Bersertifikat (Uniform CPA Exam), yang ditetapkan oleh American Institute Certified Public Accountant (AICPA) dan dikelola oleh Asosiasi Nasional Dewan Akuntansi Negara (NASBA). CPA didirikan pada tanggal 17 April 1896.

e.      CA (Chartered Accountant)

Chartered Accountant adalah akuntan pertama yang membentuk suatu badan profesional, yang didirikan di Inggris pada 1854. Society Edinburgh Akuntan (1854), Institut Glasgow Akuntan dan Aktuaris (1854) dan masyarakat Aberdeen Akuntan (1867).
Akuntan Chartered bekerja di semua bidang bisnis dan keuangan. Beberapa terlibat dalam pekerjaan akuntan publik, yang lain bekerja di sektor swasta dan beberapa yang dipekerjakan oleh badan pemerintah. Institut Akuntan Chartered mengharuskan anggota untuk melakukan tingkat minimum pengembangan profesional berkelanjutan untuk tetap di depan rekan-rekan mereka. Mereka menfasilitasi kelompok-kelompok minat khusus - memimpin pemikiran akademik dan profesional dalam akuntansi. Mereka memberikan dukungan kepada anggota dengan menawarkan jasa konsultasi, helplines teknis dan perpustakaan teknis. Mereka menawarkan kesempatan untuk jaringan profesional dan karir dan pengembangan bisnis

Sumber :

1.       http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Profesi_Akuntansi

2.      http://id.wikipedia.org/wiki/Institut_Akuntan_Publik_Indonesia

3.      http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_publik

4.      http://en.wikipedia.org/wiki/Certified_General_Accountant

5.      http://en.wikipedia.org/wiki/Certified_Public_Accountant

6.      http://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Financial_Analyst

7.      http://en.wikipedia.org/wiki/Certified_International_Investment_Analyst

8.      http://en.wikipedia.org/wiki/Certified_Internal_Auditor

9.      http://en.wikipedia.org/wiki/Chartered_Accountant

Read the rest of this entry »

Posted in Accounting

Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Pendahuluan

Dalam distribusi pendapatan baik antarkelompok berpendapatan, antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antarkawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa Barat, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi hanya dibeberapa sector saja yang bisa dengan cepat memberi pertumbuhan misalnya sector primer dan industri berat. Setelah sepuluh tahun pelita I dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin tidak dapat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir kebawahnya sangat lamban. Sebagai akibatnya, Indonesia menikmati laju pertumbuhan yang relatif tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan tingkat kesenjangan semakin membesar dan jumlah orang miskin semakin banyak. Tepatnya setelah pelita III, strategi pembangunan mulai diubah. Tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dijawa, tetapi juga diluar jawa, menjadi kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri yang padat karya dan sector pertanian . hingga saat ini sudah banyak program pemerintah yang berorientasi mengurangi kemiskinan, seperti inpres pedesaan, transmigrasi, dan masih banyak lagi. Masalah kesenjangan ekonomi (pendapatan) dan kemiskinan di Indonesia akan dibahas. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan tetap ada ditanah air walaupun pembangunan ekonomi berjalan terus dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi.

Isi

Beberapa indikator distribusi pendapatan :

Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula. Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini. Selai koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Perubahan distribusi pendapatan

Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia. Karena pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena bisa saja seseorang tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha muda dari tingkat pendapatanya tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah milik mereka (orang tuanya). Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkandata pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan. Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah maulai memperliatkan kesugguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintahan hingga saat ini yang mecerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil dan rumah tangga serta koperasi, khususnya dipedesaan, inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, program keluarga berencana (KB), program maka tambahan bagi anak sekolah dasar, program transmigrasi, peningkatan upah minimum regional (UMR), dan masih banyak lagi. Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnyapersentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi. Tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan yang relatif lebih baik dari pada didaerah perkotaan juga terjadi hamper disemua propinsi di Indonesia. Semakin buruknya distribusi pendapatan di daerah perkotaan dibandingkan didaerah pedesaan terutama disebabkan oleh pola perekonmian dan jumlah serta kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sangat berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Dikota, Jakarta misalnya persaingan dalam dunia usaha dan dalam mendapatkan pekerjaan semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin banyaki, diperkirakan sekita sepuluh juta orang, yang sebagian disebabkan oleh orang-orang yang terus datang ke Jakarta terutama yang berasal dari Jawa dan Sumatra. Sementara kemanapun ekonomi Jakarta untuk memberi pekerjaan bagi pencari kerja yang bertambah jumlahnya setiap tahun terbatas. Terjadi perpindahan surplus tenaga kerja dari desa ke kota. Mereka tidak bisa ditampung disektor formal akhirnya masuk ke sector informal yang pada umumnya merupakan kegiatan ekonomi dengan tingkat produktivitas dan pendapatan rendah. Karena terlalu banyak orang yang mau bekerja disektor formal, sedangkan daya tamping sector tersebut terbatas maka semakin berat seleksi penerimaan pekerja. Pendidikan atau keterampilan khusus menjadi salah satu kriteria utama dalam seleksi tenaga kerja disektor formal. Jumlah penganggruan, terutama setengah pengangguran, semakin tinggi, dan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mempunyai kesempatan bekerja disektor formal dan kelompok masyarakat yang hanya bisa bekerja disektor informal atau yang tidak memiliki pekerjaan semakin besar.

Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah air. Sayangnya, pendekatan yang dipakai antarstudi yang ada pada umumnya berbeda dan batas miskin yang digunakan juga beragam sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia juga berbeda. Kemiskinan relatif dapat diukur dengan kurva Lorentz dan atau koefesien gini. Sedangkan kemiskinan absolute lebih sulit untuk di ukur, terutama pada waktu membandingkan tingkat kemiskinan antarpropinsi atau daerah. Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda. Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.

Kesimpulan
Tingkat kesenjangan ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang dan dapat dikatakan bahwa perubahan ini merupakan salah satu hasil pembangunan ekonomi ditanah air selama ini. Namun masih banyak permasalahan dengan kemiskinan dan kesenjangan. Hingga saat ini, penentu garis kemiskinan masih berdasarkan kebutuhan fisik dan pendidikan tinggi. Tanpa adanya pendidikan yang baik tidak akan bisa terjadi progres di dalam kehidupan.

Read the rest of this entry »

Posted in Economy

kebijakan pemerintah dalam perekonomian indonesia

Ketika suatu daerah atau negara berkembang berpikir bagaimana mengembangkan
masa depan ekonomi mereka dalam ekonomi global, ada baiknya kita mengingat apa
yang pernah disampaikan oleh ahli keuangan Walter Wriston kepada negara-negara
berkembang didunia, bahwa "Modal pergi ketempat dimana ia dibutuhkan, dan
tinggal di tempat dimana ia diperlakukan dengan baik"
Barisan kalimat di atas barangkali kita dapat mengartikan makna dari
"dibutuhkan" dan "diperlakukan dengan baik", atau barangkali kalimat diatas
sudah sering kali kita dengarkan dan mungkin saja sudah amat sering
didiskusikan di seminar-seminar di forum-forum bisnis.

Seberapa pentingkah pelaku bisnis/investor untuk pembangunan ekonomi suatu
daerah/negara?. Negara-negara maju didunia beberapa tahun yang lalu hingga
sampai saat ini masih melakukan survei terhadap perubahan-perubahan kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam suatu daerah/negara. Bahkan di beberapa
negara bagian di eropa sampai melakukan survei di beberapa negara di dunia
termasuk membuat daftar pengecekan langsung oleh para pengusaha diseluruh
dunia. Misalnya saja yang dilakukan oleh Kamar Dagang di AS dapat
mengindentifikasi apa yang sering disebut dengan "dua belas perintah", atau
prinsip-prinsip investasi internasional dan hampir seluruh negara-negara di
dunia rata-rata mempunyai permasalahan ekonomi yang sama pula.

Hampir seluruh perintah ini menunjukan bahwa setiap pemerintah dalam suatu
negara dapat menarik modal yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi negaranya.
Prinsip-prinsip ini mempunyai permasalahan yang sama yang terjadi di Indonesia
dan mungkin barangkali bukan hal yang baru lagi bagi pelaku bisnis di
Indonesia.

Namun ada baiknya diulangi dan kita perhatikan kembali apa yang menjadi
keinginan dari pengusaha atau para investor agar mereka tetap merasa nyaman,
betah dan aman terhadap nilai investasi yang mereka tanamkan, pendek kata
pengusaha dan investor menginginkan beberapa hal yaitu, Pertama, Kebijakan
makroekonomi yang dapat diprediksi dan stabil, dalam arti pengusaha/investor
harus memiliki keyakinan bahwa ekonomi di mana mereka melakukan investasi akan
diatur dengan cara yang dapat diprediksi dan kompeten. Dapat dikatakan,
pengusaha/investor harus yakin bahwa aturan permainan tidak berubah di tengah
jalan.

Kedua, Pemerintah yang jujur dan efektif. Seorang pengusaha/investor harus bisa
mengandalkan integritas pemerintah sebagai tuan rumah dan kemampuannya untuk
menegakan hukum dan ketertiban.

Ketiga, Pasar yang lebih besar dan berkembang dalam arti ukuran dan potensi
pertumbuhan pasar domestik sebuah daerah/negara, khususnya dalam hal daya beli
para pelanggannya, adalah kunci. Artinya perusahaan tidak berupaya untuk
berinvesatasi di pasar dimana potensi untuk mendapat keuntungan kecil.

Keempat, Kebebasan aktivitas di pasar. Kekuatan kompetisi dan tingkat campur
tangan pemerintah untuk masuk kepasar sebuah daerah/negara adalah merupakan
faktor penting, artinya semakin bebas sebuah pasar, semakin menarik pula pasar
tersebut sebagai sasaran investasi bagi para investor nasional maupun
internasional.

Kelima, Regulasi pemerintah yang minimal atau normal, atau dalam arti, biaya
regulasi pemerintah dan intervensinya dalam urusan dan keuntungan perusahaan
swasta harus dilakukan secara minimal dan normalis. Keenam, Perlindungan dan
hak kepemilikan, dalam arti kepemilikan swasta harus dilindungi atau dalam arti
lain kemungkinan bahwa hak milik perusahaan yang riil maupun tidak (paten, hak
cipta) dapat dicuri harus dihindarkan.

Ketujuh, Infrastruktur yang dapat diandalkan, kemampuan untuk melakukan
transaksi dan mendapatkan produk dan layanan pasar juga penting. Apakah itu
layanan transportasi yang dapat diandalkan, pembangkit listrik, layanan
asuransi dan akutansi, sistem keuangan yang kompeten atau faktor yang mendasar
lainnya, investasi tidak dapat memperoleh keuntungan finansial tanpa hal-hal
tersebut.

Kedelapan, Ketersediaan faktor-faktor produksi yang berkualitas tinggi. Ketika
pengusaha/investor membawa modal, teknologi dan manajemen, kualitas tenaga
kerja di suatu daerah/negara dan ketersediaan bahan mentah lokal meruapakan hal
penting yang menentukan kesuksesan.

Kesimbalan, Mata uang lokal yang kuat dan terjaga nilainya, atau dapat
dikatakan bila kita melakukan investasi dalam bentuk dolar dan kemudian asset
lokal (dinilai dalam mata uang lokal) mengalami penurunan nilai, maka kita
telah rugi sebagain atau mungkin juga seluruhnya investasi dalam bentuk dolar.

Kesepuluh, Kemampuan untuk mengambil keuntungan, dividen dan bunga. Bila
investor tidak dapat mengambil kembali uangnya dari keuntungan, mengapa
investasi?.
Kesebelas, Iklim pajak yang sesuai. Iklim pajak harus menguntungkan bisnis.
Meskipun insentif pajak yang dapat menarik investasi awal itu penting,
keputusan investasi perusahaan yang final biasanya didasarkan pada bagaimana
pajak suatu daerah/negara mempengharui lingkungan kerja yang normal ketika
kegiatan bisnis telah dilaksanakan.

Keduabelas, Kebebasan untuk beroperasi antar pasar, sebuah perusahaan harus
memiliki kemampuan untuk mendapatkan barang dan layanan dari unit operasinya
dalam satu pasar agar dapat melayani pasar yang berada didekatnya atau untuk
memaksimalkan efisiensi globalnya dengan cara berdagang diantara entitas
kerjanya antar suatu daerah/negara lain untuk menyebarkan jaringan produksi
pemasarannya.

Untuk menerapkan kesemuanya itu, ya..., tentunya memang tidak semudah
membalikan tangan, perlu kerjasama dan kerjakeras dari pemerintah, investor
termasuk juga masyarakat luas, meskipun mungkin hasilnya tidak akan didapat
dalam waktu cepat. Namun demikian pemerintah harus tetap berusaha dan relatif
bebas untuk tetap selalu mendorong karakteristik suatu daerah/negara.
Dalam ekonomi global yang ingin berkembang lebih bebas, maka pemerintah yang
berpandangan ke depan tidak memiliki pilihan lain kecuali menilai kembali dan
meningkatkan hubungan dagangnya yang lebih luas dengan suatu daerah/negara
lain.

Dalam hal ini sebaikan pemerintah harus lebih bijaksana dalam menetapkan status
suatu daerah/negara, pemerintah juga harus dapat memahami betul bahwa sifat
proteksionisme dan bentuk-bentuk isolasi lainnya merupakan langkah kalah dan
mundur menuju perdagangan bebas yang akhirnya melemahkan perkembangan situasi
ekonomi ke depan.

Ketika suatu daerah/negara berjuang untuk mengatasi kenyataan yang baru terjadi
terhadap perubahan-perubahan ekonomi, maka upaya dan tindakan resmi pada
integrasi perbaikan ekonomi harus terus dilanjutkan. Meskipun masih ada
ketidaksepakatan yang terus berlanjut di semua pihak mengenai bagaimana mereka
harus menghapus batasan-batasan sistem perdagangan bebas, termasuk permasalahan
buruh yang tidak statis, kesenjangan pendapatan, perbedaan produktivitas, dan
konflik nasional dan etnik semuanya mengakibatkan resistensi politik terhadap
upaya perbaikan investasi dan perdagangan.

Jika permasalah situasi ekonomi berjalan terus, aturan main yang tidak pasti,
maka para investor akan siap-siap dan akan merencanakan suatu tindakan yang
lebih baik lagi terhadap keberadaan investasinya, para investor yang telah
berinvestasi dan yang akan berinvestasi akan berpikir kembali, mereka hanya
mempunyai dua pilihan, menunggu kepastian aturan main atau menarik
investasinya. Jika ini terjadi maka akhirnya kita bakal akan kehilangan ratusan
ribu lapangan pekerjaan.

Sementara para pelaku bisnis dan investor menunggu kepastian atas berlakunya
beberapa kebijakan atau peraturan yang merupakan kunci perdangangan dan
investasi yang berhubungan dengan kewajiban dan hak serta konsekuensi
kesepakatan bersama dengan hasil dan harapan dapat menguntungkan semua pihak.

Jika pihak pemerintah tidak dapat melihat hal ini, tampaknya masalah ekonomi
ini terus akan berlanjut, dan tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadi
situasi ekonomi yang lebih buruk lagi, termasuk hubungan antara pemerintah dan
para pengusaha/investor. Mari kita upayakan bersama untuk dapat membangun
ekonomi yang lebih baik, agar supaya meskipun nantinya terjadi
perubahan-perubahan terhadap kebijakan dan aturan main dari pemerintah.

Kita semua dituntut untuk dapat menjaga kenyamanan bagi para pelaku bisnis dan
investor sehingga situasi ekonomi tetap terjaga dengan baik.

Read the rest of this entry »

Posted in Economy

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA
Keadaan Geografis Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km².
Posisi Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya.

1. Letak Astronomis

Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6^oLU – 11^oLS dan 95^oBT – 141^oBT

1. Letak geografis

Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.
Keadaan geografis Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.
Banyaknya pulau di Indonesia akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dangan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.
Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi
masalah ini.
Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsunbarat dan monsun timur. Iklim yang dimiliki ini menyebabkan Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita berani ditetapkan sebesar 7,5 % ( masa Repelita II ). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara. Selain minyak bumi Indonesia juga memiliki hasil tambang lain seperti biji besi, timah, tembaga, batu bara, gas bumi dan lain-lain.
Wilayah Indonesia yang menempati posisi sangat strategis yaitu terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Hal yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.
Mata Pencaharian
Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa
hal diantaranya bahwa :

• Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian ( agraris ), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sejenisnya.
• Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP ( Gross Domestic Product ) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam presentase.
• Hal yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain ( industri misalnya ), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri ( kota ). Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benarlah teori ketergantungan, bahwa spread effect ( kekuatan menyebar ) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect ( mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ).

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya
adalah :

• memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian
• meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja
• mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
• menunjang kegiatan transmigrasi

Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yaitu penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran ganda. Peran ganda penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi adalah sebagai produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan ekonomi.
Karakteristik sumber daya manusia atau kependudukan Indonesia sebagai negara yang masih berkembang ditandai oleh empat hal utama, yaitu
(a)    laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi
(b)   distribusi penduduk /penyebaran penduduk yang tidak merata
(c)    struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan (komposisi penduduk, angkatan kerja)
(d)   kualitas penduduk yang relatif rendah (sistem pendidikan, kesehatan)
Keempat hal utama di atas merupakan masalah yang dihadapi oleh sumber daya manusia di Indonesia dan berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyak atau sedikitnya pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu tertentu, umumnya 10 tahun.
Indonesia merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi.  Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia adalah 147,49 juta jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 203,456 juta jiwa.
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1980, 1990, dan 2000

Provinsi	Tahun			Laju Pertumbuhan
	1980	1990	2000	1980-1990	1990-2000
Nanggroe Aceh	2611172	3416156	4010865	2.72	1.67
Sumatera Utara	8360894	10256027	11476272	2.06	1.17
Sumatera Barat	3406816	4000207	4228103	1.62	0.57
Riau	2168535	3303976	4733948	4.3	3.79
Jambi	1445994	2020568	2400940	3.4	1.8
Sumatera Selatan	4629801	6313074	7756506	3.15	2.18
Bengkulu	768064	1179122	1405060	4.38	1.83
Lampung	4624785	6017573	6654354	2.67	1.05
DKI Jakarta	6503449	8259266	8358853	2.42	0.16
Jawa barat	27453525	35384352	43552923	2.57	2.17
Jawa tengah	25372889	28520643	30856825	1.18	0.82
DI Yogyakarta	2750813	2913054	3109142	0.57	0.68
Jawa Timur	29188852	32503991	34525588	1.08	0.63
Bali	2469930	2777811	3124674	1.18	1.22
Nusa Tenggara Barat	2724664	3369649	3821794	2.15	1.31
Nusa Tenggara Timur	2737166	3268644	3929039	1.79	1.92
Kalimantan Barat	2486068	3229153	3740017	2.65	1.53
Kalimantan Tengah	954353	1396486	1801504	3.88	2.67
Kalimantan Selatan	2064649	2597572	2970244	2.32	1.4
Kalimantan Timur	1218016	1876663	2436545	4.42	2.74
Sulawesi Utara	2112384	2478119	2820839	1.6	1.35
Sulawesi Tengah	1289635	1711327	2066394	2.87	1.97
Sulawesi Selatan	6062212	6981646	7787299	1.42	1.14
Sulawesi Tenggara	942302	1349619	1771951	3.66	2.86
Maluku	1411006	1857790	1977570	2.79	0.65
Papua	1173875	1648708	2112756	3.46	2.6
Indonesia	146931849	178631196	203456005	1.98	1.35

Laju pertumbuhan penduduk (rate of growth atau r) dapat dihitung dengan menggunakan dua cara:

• Laju pertumbuhan geometris

P_t = P₀ (1+r)^t
Dimana
P₀ adalah jumlah penduduk awal
P_t adalah jumlah penduduk t tahun kemudian
r adalah tingkat pertumbuhan penduduk
t adalah jumlah tahun dari 0 ke t.
Contoh:
Jumlah penduduk Indonesia 1995 dari hasil Survai Penduduk Antar Sensus (Supas) 1995 yakni 194,7 juta dan data jumlah penduduk 2000 dari hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 yakni 205,8 juta.
P_t = P₂₀₀₀ = 205,8  juta ;
P₀ = P₁₉₉₅ = 194,7 juta ;
t                       =  2000 – 1995 = 5 tahun
Penyelesaian:
205.800.000                                       = 194.700.000 * ( 1+ r) ⁵
log (205.800.000 / 194.700.000)
—————————————       =  log (1+ r)
5
0,0048                                                 =  log (1 + r)
10 ^0,048 =  1 + r
1,0111                                                 =   1  +  r
r                                                           =  0,0111
Angka pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 1995-2000 adalah 1,11 % per tahun. Artinya setiap tahun antara 1995 dengan tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,11 persen nya. Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang.

• Laju Pertumbuhan eksponensial

Pt = Po. e^rt
Dimana
P₀ adalah jumlah penduduk awal
P_t adalah jumlah penduduk t tahun kemudian
r adalah tingkat pertumbuhan penduduk
t adalah jumlah tahun dari 0 ke t.
e adalah eksponensial = 2,71826
Contoh:
Jumlah penduduk Indonesia 1995 dari hasil Survai Penduduk Antar Sensus (Supas) 1995 yakni 194,7 juta dan data jumlah penduduk 2000 dari hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 yakni 205,8 juta.
P_t = P₂₀₀₀ = 205,8  juta ;
P₀ = P₁₉₉₅ = 194,7 juta ;
t                       =  2000 – 1995 = 5 tahun
e                      = 2,71826
Penyelesaian:
205.800.000                                       = 194.700.000 * 2,71826^(5r)
log(205.800.000/194.700.000)
—————————————       = r log2,71826
5
0.0048                                                 = r * 0,4343
0,0048/0,4343                                     = r
0,0111                                                 = r
Angka pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 1995-2000 adalah 1,11 % per tahun. Artinya setiap tahun antara 1995 dengan tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,11 persen nya. Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang.
Semakin rendah laju pertumbuhan penduduk suatu negara akan semakin menguntungkan bagi peningkatan kemakmuran negara tersebut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi dibidang lainnya. Banyaknya jumlah penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya yang belum produktif yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah sosial yang cukup rumit.
Adapun tindakan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah adalah:

1. Program keluarga berencana

Program keluarga berencana di Indonesia dimulai sejak tahun 1967 yaitu pada saat Presiden Republik Indonesia ikut menandatangani deklarasi tentang kependudukan. Selanjutnya pada tahun 1968 pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Keluarga Berencana yang berstatus semi pemerintah. Lembaga Keluarga Berencana ini kemudian diubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan lembaga resmi pemerintah. Pada bulan April 1972, status Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional diubah menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung dibawah presiden.
Tujuan dari program ini adalah mengharapkan laju pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Program ini juga dimaksudakan pemerintah untuk menjelaskan dan membuka kesadaran masyarakat bahwa memiliki anak banyak akan memberi konsekuensi ekonomis yang lebih berat. Secara tidak langsung program keluarga berencana ini ingin memprioritaskan segi kualitas anak, dibanding segi kuantitas.

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang telah ada

Peningkatan sumber daya manusia yang telah ada dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.
Persebaran penduduk
Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota.  Secara geografis, penduduk Indonesia tersebar di beberapa pulau besar dan pulau-pulau atau kepulauan. Secara administratif (dan politis), penduduk Indonesia tersebar di 33 propinsi, yang mempunyai lebih dari 440 kabupaten dan kota.
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan persebaran penduduk secara geografis sejak dahulu hingga sekarang adalah persebaran atau distribusi penduduk yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa. Penyebab utamanya adalah keadaan tanah dan lingkungan yang kurang mendukung bagi kehidupan penduduk secara layak. Ditambah lagi, dengan kebijakan pembangunan di era orde baru yang terkonsentrasi di pulau Jawa, yang menyebabkan banyak penduduk yang tinggal di luar pulau Jawa bermigrasi dan menetap di pulau Jawa. Hal ini menyebabkan kepadatan pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang berada di pulau-pulau lainnya.
Penyebaran penduduk yang tidak merata juga menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan ( khususnya Pulau Jawa ) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainya. Akibatnya daerah di luar Pulau Jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonomi, menjadi semakin tertinggal.
Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di Pulau Jawa sehingga persaingan tenaga kerja ( penawaran ) menjadi sangat tinggi. Dengan kondisi tersebut bisa dilihat bahwa upah tenaga kerja akan menjadi rendah ( sesuai dengan hukum penawaran ). Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran, dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Sebaliknya di luar Pulau Jawa akan terjadi kekurangan (penawaran ) tenaga kerja sehingga upah akan tinggi. Hal inilah yang menyebabkan biaya produksi di luar Pulau Jawa sangat tinggi, begitu pula dengan biaya transportasi. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunya pertumbuhan industri dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu tempat memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk, yang umumnya disertai dengan kemiskinan, dengan pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan di luar Jawa atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain.  Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :

1. Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dengan program ini diharapkan para peserta transmigran dapat meninggalkan ketidakproduktifan mereka, justru mereka mempunyai kesempatan memperbaiki ekonomi mereka dengan mengembangkan daerah baru yang mereka tempati. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, namun juga suatu hal yang tidak mustahil untuk berhasil.
2. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-

daerah tertinggal. Sehingga penduduk sekitar tidak perlu ke kota atau Pulau Jawa untuk bisa bekerja. Dengan semikian arus urbanisasi dari desa ke kota, dari luar ke pulau Jawa dapat dikurangi. Di dalam GBHN sendiri perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Program-program pembangunan sektoral/regional perlu selalu mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin, sehingga dapat meningkatkan produksi.
Angkatan Kerja
Penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Pengertian keduanya dibedakan oleh batas umur kerja. Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan. Usia produktif tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dengan usia produktif yang tidak bersedia bekerja. Ukuran besarnya angkatan kerja bergantung pada besarnya jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan.

• Dependecy ratio

Indikator  ekonomi ini dipergunakan untuk mengetahui sejumlah mana tingkat beban atau ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang produktif. Semakin  tinggi nilai ratio ini semakin berat pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif. Hal ini dapat menghambat proses menuju kemakmuran secara menyeluruh.
DR = Penduduk usia kerja / Penduduk diluar usia kerja

• Tingkat partisipasi angkatan kerja

Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana presentase penduduk yang telah memiliki usia kerja telah bekerja/produktif. Semakin tinggi hasil perhitungan indikator ini, semakin baik pula keadaannya.
TPKA = ( Angkatan kerja / Penduduk usia kerja ) . 100%
Profil ketenagakerjaan Indonesia hingga kini ditandai oleh dua masalah utama, yaitu laju pertumbuhan yang relatif tinggi dan kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Tentu saja kedua hal ini memerlukan perhatian khusus. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntunkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional.
Sistem Pendidikan
Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karana itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Ada banyak penyabab mengapa mutu pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai rendah.
Menurut tingkat pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk yang buta huruf dan yang melek huruf. Penduduk yang melek huruf dapat dikelompokkan lagi menurut tingkat pendidikannya, seperti kelompok tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Menengah Pertama, tamat Sekolah Menengah Atas, tamat Akademi/Perguruan Tinggi, dll. Data tingkat pendidikan akan akan membantu pemerintah untuk menganalisis kemajuan penyelenggaraan pendidikan
Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengolah sumber daya alam dengan baik. Disamping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf kehidupan selalu meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan melambatnya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat.
Tingkat pendidikan penduduk Indonesia memang mengalami kemajuan. Meskipun demikian, tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia lainnya. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pun Indonesia tergolong paling rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebagian penduduk masih menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Untuk bekal hidup anak cukup melanjutkan pekerjaan orangtuanya secara turun-temurun
2. Pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya.
3. Belum meratanya sarana pendidikan (gedung sekolah, ruang kelas, buku-buku pelajaran, alat-alat praktikum, guru yang berkualitas, dll)

Langkah-langkah yang akan dan telah dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :

1. Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum ( general ), untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi lulusan yang siap kerja dan bukannya siap ‘latih kembali’.
2. Menciptakan sarana dan prasaranya pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama.
3. Membangun sekolah-sekolah baru terutama SD Inpres di daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya.
4. Mengadakan perbaikan dan penambahan alat-alat praktikum, laboratorium, perputakaan dan buku-buku pelajaran.
5. Menambah dan meningkatkan kualitas guru.
6. Mencanangkan program wajib belajar dan orang tua asuh.
7. Memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi atau yang memerlukan bantuan.
8. Menjalankan Undang-Undang Dasar (khususnya pasal 31)

Investasi
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin, dll) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi
Sebagai sebuah keputusan yng rasional, investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu  tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi.

1. Tingkat Pengembalian yang diharapkan (Expected Rate of Return)

Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan.
1)      Kondisi  internal perusahaan
Kondisi  internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah control perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan.  Artinya, makin tinggi tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi.
Selain ketiga aspek teknis tersebut di atas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh factor-faktor nonteknis, terutama di Negara sedang berkembang. Misalnya, apakah perusahaan memiliki hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat perusahaan, dan penguasaan jalur informasi.
2)      Kondisi Eksternal  Perusahaan
Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic maupun internasional. Jikan perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia bernada optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena  tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan.
Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah  juga dapat menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikkan pajak misalnya, diperkirakan akan menurunkan tingkat permintaan akan agregat. Akibatnya, tingkat investasi akan menurun. Factor social politik juga menentikan gairah investasi. Jika social polotik makin stabil, investasi umumnya juga meningkat. Demikian pula faktor keamanan (kondisi keamanan Negara)

1. Biaya investasi

Yang paling menentukan tingkat biaya investasi  adalah tingkat bunga pinjaman; Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat berinvestasi makin menurun.
Namun, tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi. Factor yang memengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkaan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hokum, stabilitas politik, dan keadaan keamanan.

1. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan
2. Kemajuan teknologi
3. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
4. Keuntungan yang diperoleh perusahaa-perusahaan.

Upaya-upaya yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan adalah:

• Lebih mengembangan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri. Untuk menunjang langkah ini perlu diusahaan peningkatan nilai tambah dan kemampuan bersaing dari komoditi-komoditi yang akan diekspor tersebut.
• Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.
• Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanaman modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.
• Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.

Daftar Pustaka
Hestiyanto, Yusman. 2006. Geografi 2. Jakarta: Yudisthira.
Rahardja, Pratama. 2008. Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Rusdarti dan Kusmuriyanto. 2008. Ekonomi Fenomena di Sekitar Kita. Solo: Platinum.
Setyawan, Aris Budi. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Gunadarma.
Sukirno, Sadono. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=102:pkop4209-perekonomian-indonesia&catid=30:fkip&Itemid=75
http://sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia/
http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/220/220/1/3/
http://mahameru2009.blogspot.com/2009/11/kualitas-penduduk-berdasarkan.html?zx=4c5b1f115ff89f5a
Sumber : http://lzahra.wordpress.com/2010/06/17/peta-perekonomian-indonesia/

Read the rest of this entry »